SMRC: Prabowo-Gibran Lebih Kuat pada Warga yang Bukan Anggota Organisasi Keagamaan
Hasil studi yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran lebih kuat mendapat dukungan dari warga yang bukan anggota organisasi keagamaan dibanding anggota organisasi tersebut. Sebaliknya, Ganjar-Mahfud mendapatkan dukungan anggota organisasi keagamaan lebih kuat dibanding yang bukan anggota. Sementara Anies-Muhaimin, lebih kuat didukung massa pendukung gerakan 212 dibanding yang tidak mendukung gerakan tersebut.
Hasil studi ini dipresentasikan Professor Saiful Mujani pada program ’Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode ”Ormas Keagamaan dan Pilpres 2024” yang disiarkan melalui kanal Youtube SMRC TV pada Kamis, 4 Januari 2024. Video utuh presentasi Prof. Saiful bisa disimak di sini: https://youtu.be/lHyZA6cAgl0
SMRC: Program 1 Keluarga Miskin, 1 Sarjana dan Perlindungan KDRT Paling Dibutuhkan Publik
Program 1 keluarga miskin, 1 sarjana dan perlindungan ibu dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi program unggulan yang paling dianggap penting oleh masyarakat. Namun program-program ini kurang terasosiasi dengan calon presiden (capres) dan dan calon wakil presiden (cawapres) pengusungnya sehingga tidak memiliki efek elektoral signifikan.
Demikian temuan studi Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dipresentasikan Prof. Saiful Mujani dalam program ’Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode ”Program-Janji dan Elektabilitas Capres” yang disiarkan melalui kanal Youtube SMRC TV pada Kamis, 11 Januari 2023. Video utuh presentasi Prof. Saiful bisa disimak di sini: https://youtu.be/rfbfd7qOPK8
Saiful menjelaskan bahwa dalam perbincangan media atau media sosial, banyak yang menyatakan bahwa debat capres dan cawapres sangat penting. Ada asumsi yang menyatakan bahwa keunggulan dalam debat atau keunggulan meyakinkan publik dalam debat tersebut adalah unsur yang sangat penting memengaruhi pemilih.
Ada banyak program dan janji yang ditawarkan oleh capres dan cawapres. Seberapa penting program dan janji kebijakan yang ditawarkan oleh para calon tersebut, baik lewat debat, iklan, dan lain-lain, menurut masyarakat?
Dalam penelitian ini, publik diminta mengurutkan tiga program yang paling dibutuhkan. Dari tiga program yang ditawarkan, 48 persen publik menilai program 1 keluarga miskin, satu sarjana berada di urutan pertama yang paling dibutuhkan. Yang menyebut tunjangan ibu hamil 32 persen makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah 20 persen.
“Per-program ini, jika ketiganya diadu, yang unggul di mata pemilih adalah program 1 keluarga miskin, 1 sarjana,” jelas Saiful.
Pertanyaannya, lanjut Saiful, apakah masyarakat tahu siapa yang menawarkan program-program tersebut? Untuk program tunjangan ibu hamil, hanya 16 persen yang tahu program itu dari pasangan Anies-Muhaimin dan 84 persen yang tidak tahu. Dari 16 persen yang tahu program Anies-Muhaimin tersebut, 63 persen menyatakan yakin pasangan itu bisa mewujudkannya jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, 33 persen tidak yakin, dan 4 persen tidak menjawab atau tidak tahu.
“Walaupun ada 32 persen yang menyatakan program tunjangan ibu hamil itu penting dan dibutuhkan, tapi yang tahu bahwa program itu diusulkan pasangan Anies-Muhaimin hanya 16 persen,” jelas Saiful.
Karena itu Saiful menyatakan program ini tidak akan banyak punya efek. Walaupun banyak yang menyatakan program itu penting, namun yang tahu hanya sedikit. Karena itu, menurut Saiful, perlu ada kampanye atau sosialisasi mengenai program tersebut agar memiliki efek elektoral pada pasangan Anies-Muhaimin yang mengusungnya.
“Debat saja tidak cukup. Mungkin perlu iklan yang lebih massif untuk program ini,” tambahnya.
Untuk program makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah, hanya 25 persen yang tahu atau pernah mendengar bahwa pasangan Prabowo-Gibran memiliki program unggulan tersebut, selebihnya, 75 persen tidak tahu atau tidak pernah mendengar. Namun dari yang tahu, sebanyak 73 persen yakin Prabowo-Gibran mampu mewujudkan program tersebut jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.
Minimnya pengetahuan publik tentang usulan program pasangan capres membuat aspek ini kurang bisa memiliki efek untuk menaikkan suara. Bahkan Saiful menyatakan bahwa efek debat kemungkinan tidak banyak berpengaruh.
“Mau ada debat atau tidak ada debat, pengaruhnya pada elektabilitas pasangan tidak signifikan. Walaupun publik merasa program seperti makan siang gratis itu penting, tapi jika mereka tidak mengetahui siapa yang mengajukan program tersebut, ya tidak banyak pengaruhnya,” ungkap Saiful.
Menjadi lebih problematik karena hanya 20 persen masyarakat yang menganggap program makan siang gratis itu penting. Karena itu, mengharapkan dapat suara besar dari program tersebut akan memiliki kemungkinan yang kecil.
Demikian pula dengan program Ganjar-Mahfud tentang 1 keluarga miskin, 1 sarjana. Walaupun program ini dibutuhkan oleh sekitar 48 persen warga, namun yang mengetahui bahwa pasangan Ganjar-Mahfud mengusulkan program tersebut hanya 17 persen, yang tidak tahun 83 persen. Dari yang tahu, sebanyak 62 persen menyatakan pasangan Ganjar-Mahfud akan bisa mewujudkannya jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, 35 persen tidak yakin, dan 3 persen tidak tahu atau tidak jawab.
“Apa yang Anda bisa harapkan dari janji-janji itu kalau masyarakat tidak tahu? Bahwa program 1 keluarga miskin, 1 sarjana sebagai program menarik, memang ya. Tapi siapa yang menawarkan ini? Masyarakat tidak tahu. Oleh karena itu, efek elektoralnya tidak diperoleh dari sini,” kata Saiful.
Saiful menegaskan bahwa debat pada akhirnya hanya menarik bagi kalangan tertentu dan mungkin untuk mereka yang sudah fanatik memilih calon atau pasangan tertentu. Mereka memilih bukan karena terpengaruh debat, mereka nonton justru karena sudah punya pilihan. Mereka menonton debat karena ingin melihat calon yang didukungnya keren atau tidak dalam debat.
“Karena itu, debat tidak memiliki nilai elektoral,” ungkapnya.
Selanjutnya dalam perbandingan tiga program lain, ada 47 persen publik menjadikan program perlindungan ibu dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai program yang paling dibutuhkan, kartu anak sehat untuk menekan angka stunting 37 persen, dan pendampingan 1000 hari pertama kelahiran 16 persen.
Saiful menjelaskan bahwa program perlindungan ibu dari KDRT adalah gagasan yang menurut publik menarik. Ada banyak isu perempuan, menurut Saiful, tapi salah satu isu yang kongkrit dan banyak dirasakan oleh masyarakat adalah kasus KDRT. Bahkan isu ini dianggap paling penting bukan hanya oleh perempuan (48%), melainkan juga laki-laki (47%).
“Laki-laki juga memiliki kepedulian pada KDRT, walaupun yang melakukan KDRT umumnya adalah laki-laki,” kata Saiful.
Namun ketika ditanya apakah tahu atau pernah mendengar bahwa pasangan Anies – Muhaimin memiliki program unggulan berupa perlindungan ibu dari KDRT, hanya 12 persen yang menjawab ya, selebihnya, 88 persen, menjawab tidak. Sementara dari yang tahu, 76 persen menyatakan yakin Anies-Muhaimin bisa mewujudkan hal tersebut jika terpilih, 21 persen tidak yakin, dan 3 persen tidak jawab.
Saiful menjelaskan bahwa program perlindungan ibu dari KDRT dianggap penting oleh publik, tapi umumnya tidak mengetahui bahwa program ini berasal dari pasangan Anies – Muhaimin. Seharusnya, menurut dia, program semacam ini disosialisasikan dengan massif karena potensial bisa mendongkrak suara.
Sementara yang mengetahui bahwa Prabowo – Gibran memiliki program unggulan Kartu Anak Sehat sebesar 20 persen. Dari yang tahu, 83 persen yakin pasangan tersebut bisa mewujudkannya jika terpilih, 15 persen tidak yakin, dan 2 persen tidak jawab.
Adapun program 1000 hari pertama kelahiran, hanya 12 persen yang tahu program tersebut diusung oleh pasangan Ganjar – Mahfud. Dari yang tahu, 67 persen yakin pasangan ini akan mampu mewujudkannya jika terpilih, 31 persen tidak yakin, dan 2 persen tidak tahu.
Secara keseluruhan, kata Saiful, ada sejumlah program yang sangat penting di mata pemilih. Namun program-program tersebut tidak cukup teridentifikasi dengan pasangan calon presiden tertentu. Karena itu, program-program tersebut tidak bisa banyak membantu untuk mendongkrak elektabilitas pasangan Capres yang mengusungnya.
“Mengidentifikasi masalahnya sudah bisa. Tapi mengambil masalah itu sebagai program unggulan dia dan dikenal oleh publik, itu menjadi persoalan yang lain,” pungkasnya.
Metodologi
Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih sampel secara random (multistage random sampling) 2500 responden dengan jumlah proporsional menurut provinsi. Untuk keperluan analisis dilakukan oversampel di 8 provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sulawesi Selatan) masing-masing menjadi 420 responden, sehingga total sampel menjadi 4540 responden. Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid dan tidak ada aparat saat proses wawancara) sebesar 3555 atau 78%. Sebanyak 3555 responden ini yang dianalisis. Pembobotan data dilakukan sedemikian sehingga profil demografi sampel yang dianalisis menjadi proporsional terhadap populasi dari sisi wilayah, gender, kelompok umur, agama, etnisitas, dan pendidikan. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 2.0% pada tingkat kepercayaan 95% (asumsi stratified random sampling). Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Waktu wawancara lapangan 29 November– 8 Desember 2023.
Di bawah pemerintaha Prabowo Subianto, demokrasi Indonesia semakin buruk. Demikian kesimpulan Profesor Saiful Mujani pada program Bedah Politik yang tayang di kanal Youtube SMRC TV bertajuk “Di Bawah Prabowo, Demokrasi Semakin Buruk” yang tayang pada 9 April 2026.
Video utuh presentasi Prof. Saiful bisa disimak di sini: https://youtu.be/lXkepLUB6Rw
Kesimpulan Prof. Saiful tentang memburuknya demokrasi di masa Prabowo ini berdasarkan laporan Varieties of Democracy (V-Dem) tentang kondisi demokrasi Indonesia 2025. Laporan ini dikeluarkan oleh V-Dem pada 2026.
Prof. Saiful menunjukkan bahwa dalam skala 0 sampai 1, di mana 0 sangat tidak demokratis dan 1 sangat demokratis, kondisi demokrasi Indonesia 2025 ada di angka 0.30. Skor ini menurun dari laporan tahun 2024 yang ada di angka 0,33.
“Selisih 0,03 dalam satu tahun itu berarti (penting dalam pengukuran ini),” kata Prof. Saiful.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia secara konsisten memburuk sejak pemerintahan Jokowi, terutama pada periode kedua. Dan pada satu tahun pemerintahan Prabowo, penurunan kualitas demokrasi Indonesia semakin dalam. Skor tertinggi demokrasi yang pernah dicapai Indonesia sejak zaman Orde Baru sampai sekarang adalah 0,55 pada 2008 di masa pemerintahan Susilo Bambang-Yudhoyono.
“Kondisi demokrasi Indonesia sekarang lebih buruk dari masa pemerintahan Jokowi,” ungkapnya.
Dengan kondisi ini, lanjut Prof. Saiful, V-Dem memasukkan Indonesia ke dalam kelompok negara-negara otokrasi atau electoral autocracy. Electoral autocracy, menurut Prof. Saiful, adalah kondisi negara yang melaksanakan pemilihan umum, tapi pemilihan umumnya tidak demokratis.
Prof. Saiful menjelaskan bahwa V-Dem adalah lembaga yang paling banyak jadi rujukan para ahli untuk melihat kondisi demokrasi sebuah negara. Untuk Indonesia, kata Prof. Saiful, lembaga ini sudah melakukan studi sejak awal negara ini berdiri.
Lebih jauh Prof. Saiful menjelaskan bahwa dalam mengukur kinerja demokrasi, V-Dem menggunakan sejumlah indikator yang terbagi dalam dua kelompok besar, yakni indeks demokrasi elektoral (electoral democracy index) dan indeks komponen liberal (liberal component index). Masing-masing komponen ini berisi sejumlah indikator antara lain kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, pemilihan umum yang bersih, kesetaraan di hadapan hukum, kebebasan individu, independensi penegak hukum, pembatasan atau kontrol lembaga legislatif atas eksekutif.
Pendiri SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting) tersebut menjelaskan bahwa salah satu faktor yang membuat demokrasi Indonesia semakin buruk adalah persoalan checks and balances karena minimnya kontrol legislatif atas kekuasaan eksekutif (preseiden) akibat minimnya partai oposisi.
Salah satu ukuran yang dipakai menilai kualitas demokrasi, kata Prof. Saiful, adalah adanya partai oposisi yang relatif kuat. Saat ini hampir semua partai politik ada di pemerintahan.
“Semakin ngumpul semua partai di pemerintahan, semakin tidak demokratis. Kalau semua partai bergabung ke pemerintahan, siapa yang mengontrol pemerintah?” pungkasnya.
Di Masa Presiden Prabowo, Mayoritas Warga Takut Bicara Politik
Di masa pemerintahan Prabowo Subianto, mayoritas warga semakin takut bicara persoalan politik. Demikian hasil studi yang dikemukakan Professor Saiful Mujani dalam program Bedah Politik bertajuk “Di Era Prabowo, Umumnya Orang Takut Bicara Politik” yang tayang di kanal Youtube SMRC TV pada Kamis, 30 April 2026.
Video utuh presentasi Prof. Saiful bisa disimak di sini: https://youtu.be/4hdJeGD-rZU
Mengutip data rangkaian survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Saiful Mujani menunjukkan bahwa mulai Oktober 2024 ketika Prabowo dilantik jadi presiden, 51 persen warga melihat umumnya masyarakat takut bicara masalah politik. Angka ini meningkat menjadi 53 persen pada Maret 2026.
“Sekarang lebih banyak orang yang menyatakan umumnya masyarakat takut bicara soal politik,” jelas Saiful.
Saiful menjelaskan bahwa survei dengan pertanyaan yang sama sudah dilakukan sejak 2004. Dalam survei April 2004, hanya 24 persen warga yang merasa masyarakat selalu atau sering takut bicara tentang masalah politik. Bahkan pada Juli 2009, hanya 14 persen orang Indonesia yang merasa masyarakat umumnya takut bicara soal politik. Angka ini melonjak menjadi 43 persen pada Mei 2019. Setelah itu, orang yang merasa masyarakat takut bicara politik stabil di kisaran 40 persen, namun pada Oktober 2024, meningkat menjadi 51 persen.
“Ketika Prabowo dilantik menjadi presiden pada Oktober 2024 sampai sekarang, mayoritas warga menilai umumnya masyarakat takut bicara politik,” ungkapnya.
Di Masa Presiden Prabowo, Mayoritas Warga Menilai Pemerintah Semakin Sering Mengabaikan Konstitusi
Di masa presiden Prabowo Subianto, mayoritas warga menilai sekarang pemerintah semakin sering mengabaikan Konstitusi dan perundang-undangan. Demikian studi yang dikemukakan Professor Saiful Mujani dalam program Bedah Politik bertajuk “Di Era Prabowo, Umumnya Orang Takut Bicara Politik” yang tayang di kanal Youtube SMRC TV pada Kamis, 30 April 2026.
Video utuh presentasi Prof. Saiful bisa disimak di sini: https://youtu.be/4hdJeGD-rZU
Berdasarkan rangkaian survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Saiful menunjukkan bahwa pada Maret 2026, sebanyak 51 persen warga menilai sekarang pemerintah selalu atau sering mengabaikan Konstitusi dan perundang-undangan. Sementara yang menyatakan jarang atau tidak pernah hanya 38 persen. Posisi di mana mayoritas warga menilai pemerintah sering atau selalu melanggar Konstitusi dan UU ini sudah terjadi sejak Oktober 2024 ketika Prabowo mulai dilantik menjadi presiden.
“Di mata masyarakat, pemerintah atau para pejabat kita sering atau sangat sering melanggar fondasi hukum,” ungkap guru besar ilmu politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta tersebut.
Di Masa Presiden Prabowo, Mayoritas Warga Takut Penangkapan Semena-mena oleh Aparat
Di masa presiden Prabowo Subianto, mayoritas warga Indonesia takut terhadap penangkapan semena-mena oleh aparat hukum. Demikian dikemukakan oleh Professor Saiful Mujani dalam program Bedah Politik bertajuk “Di Era Prabowo, Umumnya Orang Takut Bicara Politik” yang tayang di kanal Youtube SMRC TV pada Kamis, 30 April 2026.
Video utuh presentasi Prof. Saiful bisa disimak di sini: https://youtu.be/4hdJeGD-rZU
Mengutip rangkaian survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Saiful Mujani menunjukkan bahwa sejak pelantikan Prabowo sebagai presiden Oktober 2024, mayoritas warga menilai umumnya masyarakat sekarang takut terhadap penangkapan semena-mena aparat penegak hukum. Pada survei Maret 2026, sebanyak 58 persen warga merasa umumnya masyarakat sekarang selalu atau sering takut terhadap penangkapan semena-mena oleh aparat hukum. Sementara yang menyatakan jarang atau tidak pernah hanya 35 persen.
“Pada Februari 2024, warga yang merasa umumnya masyarakat takut penangkapan semena-mena masih hanya 36 persen. Pada Oktober 2024, ketika Prabowo mulai menjadi presiden, angkanya melonjak menjadi 51 persen dan 58 persen pada Maret 2026,” jelasnya.
