Pendidikan
Perhatikan Pesantren, Prabowo Percepat Pendidikan Gratis Mulai PAUD hingga Kuliah
Diposting pada
26 September 2026
tunasnusantarainstitut.id - Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan penerapan pendidikan gratis di seluruh sekolah negeri, mulai dari PAUD/TK hingga SMA/SMK. Kebijakan ini menjadi salah satu agenda pemerintah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mengurangi beban biaya yang ditanggung masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas pemerintah. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, program pendidikan gratis tersebut akan mencakup sekitar 164 ribu sekolah negeri di seluruh Indonesia.
“Penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia,” kata Teddy dalam keterangan tertulis Rabu, (23/09/2026)
Selain pendidikan gratis di sekolah negeri, Presiden juga memberikan perhatian terhadap perluasan akses pendidikan tinggi. Pemerintah akan mematangkan rencana pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri, yang mencakup uang kuliah tunggal (UKT) dan uang pangkal.
“Dalam 2–4 minggu ke depan, pemerintah akan mematangkan rencana penerapan Pendidikan Tinggi Negeri bebas biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal,” ungkap Seskab Teddy.
Sejalan dengan penguatan pendidikan nasional, pemerintah turut memberikan perhatian khusus kepada pondok pesantren. Seskab Teddy menjelaskan bahwa melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026, pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama sebagai wadah khusus yang menangani urusan pesantren.
Pembentukan direktorat jenderal tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pendidikan pesantren memperoleh perhatian dan dukungan dalam penguatan pendidikan nasional.
“Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memastikan setiap jalur pendidikan mendapat perhatian dan dukungan yang dibutuhkan,” kata teddy
Read more...
Nasional
RAPBN 2027 Tembus Rp4.097 Triliun, Belanja Negara Cetak Rekor Baru
Diposting pada
26 September 2026
tunasnusantarainstitut.id - Angka fantastis muncul dalam rancangan APBN 2027. Pemerintah menyiapkan belanja negara hingga Rp4.097,2 triliun, menembus level Rp4.000 triliun untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia.
Dilansir idnfinancialscom, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan, besarnya belanja tersebut menjadi bagian dari desain APBN 2027 yang tengah dibahas bersama DPR RI. Pemerintah menetapkan target defisit sebesar 2,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“RAPBN 2027 kita desain sehingga kemungkinan besar ini pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia belanja negara melebihi Rp4.000 triliun,” tegas Suahasil dalam acara Antara Business Forum 2026, Rabu (23/09/2026).
Belanja negara tersebut meningkat dibandingkan alokasi dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun. Kenaikannya mencapai sekitar Rp254,5 triliun.
Menurut Suahasil, peningkatan belanja tidak semata-mata menunjukkan besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah. Di balik angka tersebut terdapat tanggung jawab untuk memastikan belanja negara memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat.
“Program peningkatan produktivitas, program kesehatan, program pendidikan, program untuk memberikan perlindungan sosial, program untuk memastikan konektivitas infrastruktur,” ujar Suahasil.
Pemerintah juga akan menyinergikan belanja negara dengan investasi Danantara serta aktivitas sektor keuangan lainnya untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Di sisi pendapatan, pemerintah memperkirakan penerimaan negara pada 2027 mencapai Rp3.426 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.
Adapun pembiayaan anggaran direncanakan sebesar Rp671,2 triliun, dengan defisit tetap dijaga pada level 2,40% terhadap PDB.
Sementara itu, kondisi APBN 2026 hingga Agustus mencatat defisit sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB.
Defisit tersebut terjadi karena realisasi belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan yang telah dikumpulkan pemerintah.
Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.055 triliun, atau 65,2% dari target APBN, dengan pertumbuhan 25,4% secara tahunan.
Pada periode yang sama, belanja negara telah mencapai Rp2.295 triliun, atau sekitar 59% dari target APBN, dengan pertumbuhan 17% secara tahunan.
Meski mencatat defisit, keseimbangan primer APBN hingga Agustus 2026 masih berada di zona surplus sebesar Rp154 triliun.
Suahasil menilai kinerja APBN hingga Agustus masih sesuai dengan jalur yang direncanakan pemerintah.
“Pada akhir Agustus kemarin APBN itu telah mengumpulkan pendapatan 65,2% dari targetnya. Untuk pencapaian akhir bulan Agustus menurut saya ini on track,” jelasnya.
Read more...
Ekonomi
Danantara Gandeng Raksasa Teknologi Thales, Fokus AI hingga Keamanan Siber
Diposting pada
26 September 2026
tunasnusantarainstitut.id - Danantara Indonesia memperkuat langkah investasi di sektor teknologi strategis melalui kerja sama dengan perusahaan teknologi global Thales. Kedua pihak menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang mencakup empat bidang utama, yakni kecerdasan buatan (AI), sistem pertahanan, teknologi digital, dan keamanan siber, pada Kamis, (24/09/2026).
Kerja sama tersebut menjadi kerangka awal untuk menjajaki berbagai peluang investasi teknologi di Indonesia. Kolaborasi ini juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas inovasi, daya saing industri dalam negeri, serta ketahanan nasional dalam jangka panjang.
Bagi Danantara Indonesia, keempat sektor tersebut dinilai memiliki posisi strategis karena tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan penguatan kedaulatan nasional.
Sementara itu, Thales membawa pengalaman dan keahlian teknologi global di bidang pertahanan, kedirgantaraan, keamanan siber, dan solusi digital. Perusahaan tersebut telah memiliki kehadiran di Indonesia selama hampir 50 tahun.
Melalui MoU tersebut, Danantara dan Thales akan mengeksplorasi sejumlah peluang kerja sama, termasuk manufaktur teknologi pertahanan, fasilitas pemeliharaan dan layanan, sistem keamanan bandara, pengembangan aplikasi AI, pusat operasi keamanan siber, hingga teknologi pasca-kuantum.
Kolaborasi tersebut juga membuka peluang keterlibatan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada dalam ekosistem Danantara dan bergerak di sektor terkait.
Managing Director Strategic Technology Initiatives, CTO Office, Danantara Indonesia, Ricardo Irwan Rei, mengatakan Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri strategis berbasis teknologi.
“Sebagai investor jangka panjang, Danantara Indonesia meyakini bahwa investasi pada teknologi maju, kapabilitas digital, keamanan siber, dan infrastruktur kritikal akan membantu mempercepat transfer teknologi, menciptakan lapangan kerja berkeahlian tinggi, memperkuat kemampuan industri dalam negeri, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan berkualitas.” bebernya
Dari sisi Thales, kerja sama ini menjadi langkah untuk memperluas kolaborasi dengan Indonesia di sektor teknologi strategis.
Senior Vice-President Asia and Latin America Thales Group, Guy Bonassi, mengatakan Thales siap berkontribusi dalam proyek-proyek strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kapasitas industri lokal.
“Thales sangat antusias dapat bekerja sama dengan Danantara untuk pertama kalinya di sektor-sektor mutakhir dan strategis seperti AI dan pertahanan,” ujar Bonassi.
Menurutnya, pengalaman hampir lima dekade di Indonesia menjadi modal bagi Thales untuk menghadirkan teknologi yang mendukung kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional.
Meski demikian, MoU tersebut masih merupakan kerangka kerja awal. Setiap rencana investasi yang lebih spesifik akan melalui evaluasi lebih lanjut, termasuk mempertimbangkan ketentuan tata kelola yang berlaku serta kesepakatan definitif antara kedua pihak.
Dengan demikian, realisasi investasi maupun proyek konkret dari kerja sama tersebut masih menunggu proses kajian dan pembahasan lanjutan antara Danantara Indonesia, Thales, serta pihak-pihak terkait.
Read more...
BRAN/LPRA Disiapkan, Pemerintah dan DPR Rancang Lembaga Baru untuk Tangani Konflik Agraria
Diposting pada
25 September 2026
tunasnusantarainstitut.id - Pemerintah bersama DPR RI tengah menyiapkan pembentukan lembaga baru yang akan menjadi ujung tombak pelaksanaan reforma agraria nasional. Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) atau Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria (LPRA) dirancang untuk menangani persoalan agraria secara lebih luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, termasuk penyelesaian konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat, korporasi, BUMN, dan negara.
Pembentukan lembaga tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria yang masih dalam proses pembahasan pemerintah dan DPR RI. Jika regulasi tersebut disahkan, BRAN/LPRA diproyeksikan berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, dengan kewenangan yang akan dibagi dan disimulasikan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Pembagian Kewenangan ATR/BPN dan BRAN Masih Disimulasikan
Kehadiran BRAN/LPRA berpotensi mengubah pola penanganan konflik agraria di tingkat nasional. Persoalan pertanahan tidak hanya akan ditempatkan sebagai urusan administrasi pertanahan, tetapi juga menjadi bagian dari agenda reforma agraria yang mencakup ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah serta konflik yang melibatkan berbagai kelompok dan badan usaha.
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan secara final pembagian kewenangan antara Kementerian ATR/BPN dan lembaga reforma agraria yang baru. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah penggabungan sejumlah direktorat di bawah Kementerian ATR/BPN ke dalam BRAN/LPRA.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, kementeriannya nantinya dapat berperan dalam menyiapkan bahan serta proses administrasi, sementara penanganan lebih lanjut akan disesuaikan dengan desain kelembagaan yang masih dalam tahap simulasi.
“Nanti (Kementerian ATR/BPN) menyiapkan bahan-bahan yang mentah, sama proses administrasinya. Kemudian, dilimpahkan ke sana (BRAN atau LPRA). Nanti, konsepnya seperti apa akan kita simulasi,” kata Nusron kepada awak media seusai Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (24/9/2026).
Nusron menegaskan, pembentukan BRAN tidak secara otomatis berarti seluruh kasus konflik dan sengketa agraria akan dialihkan kepada lembaga tersebut. Pembagian penanganan akan mempertimbangkan karakteristik serta bentuk persoalan yang dihadapi.
“Tergantung mediasinya apa. Kan ada dua, konflik dan sengketa,” ujar Nusron.
Menurutnya, persoalan yang melibatkan individu dengan individu, misalnya, berpotensi tetap ditangani Kementerian ATR/BPN karena berkaitan dengan administrasi pertanahan.
Sementara itu, konflik yang bersifat komunal dan melibatkan masyarakat dengan korporasi, badan usaha milik negara (BUMN), ataupun barang milik negara (BMN), berpeluang masuk dalam lingkup kewenangan lembaga reforma agraria yang baru.
Namun, pembagian tersebut masih bersifat sementara. Pemerintah akan melakukan simulasi lebih lanjut untuk menentukan batas tugas, kewenangan, serta mekanisme koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dan BRAN/LPRA.
Pemerintah dan DPR Rumuskan Struktur BRAN
Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menyampaikan, pemerintah bersama DPR RI masih merumuskan bentuk kelembagaan BRAN/LPRA, termasuk struktur organisasi, pembagian tugas, serta hubungan kelembagaan antara tingkat pusat dan daerah.
“Kita tentunya berharap badan reforma agraria ini harus bisa menyelesaikan permasalahan konflik dan juga menyelesaikan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah,” ujar Ossy.
Ia menambahkan, pemerintah dan DPR RI terus membahas RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria agar dapat menjadi landasan hukum dalam menangani berbagai persoalan pertanahan yang telah berlangsung dalam waktu lama.
“Inilah intens antara pemerintahan DPR terus bekerja sama untuk mendapatkan satu rancangan undang-undang yang paling bermanfaat dan yang paling penting adalah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah di negara kita,” katanya.
Gubernur Diusulkan Menjadi Kepala BRAN Tingkat Provinsi
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsyauda mengusulkan agar gubernur menjadi kepala BRAN di tingkat provinsi. Usulan tersebut berkaitan dengan rencana penguatan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan reforma agraria.
“Ke depan, pemerintah daerah ini nanti gubernur dijadikan kepala Badan Reforma Agraria Nasional di tingkat provinsi,” kata Rifqi.
Menurutnya, RUU Pengaturan Reforma Agraria nantinya akan mengatur tata kelola pertanahan secara lebih komprehensif, termasuk mengenai kewenangan pemerintah daerah.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pihak yang menyaksikan pelaksanaan reforma agraria, tetapi juga memperoleh ruang keterlibatan yang lebih besar dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya.
Pembentukan BRAN/LPRA menjadi bagian dari upaya pemerintah dan DPR RI merumuskan tata kelola reforma agraria, dengan rincian kewenangan, struktur kelembagaan, dan mekanisme penyelesaian konflik yang masih menunggu hasil pembahasan serta simulasi lebih lanjut.
Read more...
Pertumbuhan Ekonomi 5,45 Persen, Pemerintah Dihadapkan pada Tantangan Menjaga Momentum di Tengah Gejolak Global
Diposting pada
25 September 2026
tunasnusantarainstitut.id - Pemerintah menghadapi tantangan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika sektor keuangan. Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45 persen pada semester I-2026 menjadi pijakan pemerintah dalam merumuskan arah pengelolaan ekonomi, sekaligus menempatkan koordinasi kebijakan lintas lembaga sebagai kebutuhan strategis.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia masih cukup baik seusai mengikuti rapat terbatas bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan sejumlah pimpinan otoritas keuangan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/09/2026).
"Tadi pagi, kami ratas (dengan Dasco) membahas ekonomi secara umum," kata Suahasil saat ditemui wartawan di DPR RI.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Indonesia Dony Oskaria, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi.
Pertemuan tersebut menyoroti perkembangan ekonomi dan keuangan nasional serta berbagai dinamika yang membutuhkan perhatian bersama. Namun, Suahasil belum merinci kebijakan baru yang berpotensi dihasilkan dari pembahasan lintas lembaga tersebut.
"Nanti kita diskusikan lebih lanjut, tapi kondisi ekonomi kita cukup baik," ujarnya.
Secara makroekonomi, pertumbuhan semester I-2026 sebesar 5,45 persen menunjukkan aktivitas ekonomi tetap berkembang. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk menilai kondisi perekonomian nasional di tengah tekanan global.
Meski demikian, capaian pertumbuhan tersebut perlu dibaca bersama tantangan yang dihadapi perekonomian nasional. Ketidakpastian pasar keuangan global, perubahan harga komoditas, serta dinamika kebijakan moneter internasional dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan arus investasi.
Suahasil menyebut indikator pertumbuhan dan inflasi menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah pengelolaan ekonomi selanjutnya.
"Ekonomi kita cukup resilien, dan kita lihat pertumbuhan ekonomi tetap di 5,45 persen (semester I-2026), inflasi juga cukup kondusif di 3,19 persen (Agustus 2026). Kita tunggu pertumbuhan ekonomi kuartal III-2026. Ini adalah dasar kita untuk mengelola ekonomi kita terus ke depan," ujarnya.
Di sisi lain, inflasi tahunan pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,19 persen. Angka tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Kondisi inflasi perlu menjadi perhatian pemerintah karena perubahan harga barang dan jasa dapat memengaruhi konsumsi rumah tangga serta aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Dengan demikian, tantangan pemerintah tidak berhenti pada mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memastikan pertumbuhan tersebut didukung oleh stabilitas harga, aktivitas investasi, dan daya beli masyarakat.
Rapat terbatas antara unsur pemerintah, DPR, Bank Indonesia, OJK, dan Danantara berlangsung dalam konteks kebutuhan untuk mengoordinasikan pengelolaan ekonomi nasional.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pentingnya koordinasi kebijakan dalam menjaga perekonomian nasional.
"Menjaga perekonomian nasional membutuhkan kebijakan yang terkoordinasi," tulis Dasco melalui unggahan akun Instagram pribadinya, Kamis (24/09/2026).
Pertemuan tersebut juga menunjukkan pentingnya komunikasi antarlembaga dalam merespons perkembangan ekonomi dan keuangan nasional. Namun, rincian kebijakan lanjutan yang akan dibahas bersama masih menunggu koordinasi lebih lanjut.
Perkembangan ekonomi pada kuartal III-2026 selanjutnya akan menjadi salah satu indikator yang ditunggu pemerintah untuk mengevaluasi momentum pertumbuhan dan menentukan arah pengelolaan ekonomi nasional pada periode berikutnya.
Read more...