Berita

tunasnusantarainstitut.id - Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan penerapan pendidikan gratis di seluruh sekolah negeri, mulai dari PAUD/TK hingga SMA/SMK. Kebijakan ini menjadi salah satu agenda pemerintah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mengurangi beban biaya yang ditanggung masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas pemerintah. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, program pendidikan gratis tersebut akan mencakup sekitar 164 ribu sekolah negeri di seluruh Indonesia. “Penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia,” kata Teddy dalam keterangan tertulis Rabu, (23/09/2026) Selain pendidikan gratis di sekolah negeri, Presiden juga memberikan perhatian terhadap perluasan akses pendidikan tinggi. Pemerintah akan mematangkan rencana pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri, yang mencakup uang kuliah tunggal (UKT) dan uang pangkal. “Dalam 2–4 minggu ke depan, pemerintah akan mematangkan rencana penerapan Pendidikan Tinggi Negeri bebas biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal,” ungkap Seskab Teddy. Sejalan dengan penguatan pendidikan nasional, pemerintah turut memberikan perhatian khusus kepada pondok pesantren. Seskab Teddy menjelaskan bahwa melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026, pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama sebagai wadah khusus yang menangani urusan pesantren. Pembentukan direktorat jenderal tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pendidikan pesantren memperoleh perhatian dan dukungan dalam penguatan pendidikan nasional. “Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memastikan setiap jalur pendidikan mendapat perhatian dan dukungan yang dibutuhkan,” kata teddy